 |
| Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono saat memaparkan terkait APBN dengan awak media |
BISNISKALBAR.COM - Menjelang berakhirnya tahun 2025, Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Barat kembali menyampaikan perkembangan terkini mengenai kondisi ekonomi daerah dan kinerja APBN melalui Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi Desember 2025. Agenda rutin ini menjadi bentuk akuntabilitas sekaligus upaya memastikan masyarakat memperoleh informasi yang transparan mengenai pengelolaan fiskal dan dinamika ekonomi regional hingga 30 November 2025.
Memasuki penghujung tahun, perekonomian Kalimantan Barat tetap berada dalam posisi stabil. Aktivitas konsumsi masyarakat, ketahanan sektor-sektor utama, serta kebijakan fiskal yang bekerja efektif terbukti mampu meredam tekanan eksternal. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 5,31 persen secara tahunan, dengan struktur ekonomi yang masih didominasi sektor Pertanian yang berkontribusi 21,50 persen, diikuti Industri Pengolahan 16,02 persen, serta Perdagangan yang menyumbang 13,89 persen. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp82.695,18 miliar, sementara atas dasar harga konstan berada pada angka Rp42.996,98 miliar. Kondisi sosial ekonomi masyarakat turut menunjukkan stabilitas, tercermin pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 70,90 persen dengan dominasi partisipasi laki-laki, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,82 persen, Gini Rasio 0,316, serta Garis Kemiskinan yang berada pada Rp622.882.
Inflasi daerah juga terjaga pada level yang stabil. Inflasi tahun ke tahun tercatat 2,04 persen, inflasi tahun kalender 1,57 persen, dan inflasi bulanan 0,24 persen, dengan Indeks Harga Konsumen mencapai 108,50. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi pendorong utama inflasi, sejalan dengan pola konsumsi masyarakat. Sementara itu, Nilai Tukar Petani Kalimantan Barat yang mencapai 170,66—tertinggi keempat secara nasional—mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani dan solidnya pendapatan sektor pertanian sepanjang tahun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menegaskan bahwa kinerja fiskal sepanjang tahun telah berperan penting dalam menjaga stabilitas tersebut. Menurutnya, APBN tidak hanya menjadi instrumen pengaman bagi perekonomian, tetapi juga pendorong pembangunan daerah. Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan memastikan pelaksanaan program strategis berjalan optimal.
Dari sisi pendapatan negara, realisasi hingga 30 November 2025 mencapai Rp11.089,51 miliar atau 89,31 persen dari target. Penerimaan perpajakan berada pada angka Rp9.881,92 miliar dengan capaian 85,90 persen, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp1.207,59 miliar atau 132,29 persen dari target. Meski secara total penerimaan pajak mengalami kontraksi 1,88 persen secara tahunan, Pajak Pertambahan Nilai justru mencatatkan pertumbuhan positif seiring kuatnya aktivitas konsumsi dan perdagangan. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian–Kehutanan–Perikanan, serta Industri Pengolahan menjadi pendorong utama kenaikan tersebut. Di sisi lain, kinerja Bea dan Cukai tumbuh signifikan hingga 71,35 persen (yoy), ditopang oleh lonjakan penerimaan Bea Keluar dari komoditas CPO dan produk turunannya, serta potensi ekspor daun kratom yang terus menguat. PNBP juga tumbuh 5,52 persen berkat peningkatan di seluruh pos penerimaan.
Sementara itu, realisasi belanja negara di Kalimantan Barat mencapai Rp26.645,83 miliar atau 85,99 persen dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp7.768,70 miliar atau 76,66 persen, terdiri dari Belanja Pegawai Rp4.163,69 miliar, Belanja Barang Rp2.883,36 miliar, Belanja Modal Rp705,82 miliar, serta Belanja Bansos Rp15,82 miliar. Belanja pemerintah sepanjang tahun difokuskan untuk memperkuat layanan publik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membangun infrastruktur yang menunjang konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) juga menunjukkan akselerasi kuat dengan realisasi mencapai Rp18.877,13 miliar atau 90,52 persen dari alokasi. Dana Alokasi Umum menjadi komponen terbesar dengan capaian 94,61 persen, sementara Insentif Daerah telah tersalurkan sepenuhnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tercatat sebagai penerima TKD terbesar secara nominal dengan realisasi Rp2.629,11 miliar.
Pada level pemerintah daerah, APBD konsolidasi Kalimantan Barat menunjukkan kinerja yang solid dengan pendapatan daerah mencapai Rp22.002,78 miliar dan belanja daerah Rp18.117,21 miliar, sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp3.885,57 miliar. Pendapatan daerah masih didominasi transfer pemerintah pusat, sementara belanja difokuskan pada peningkatan layanan publik dan pemerataan pembangunan.
Secara keseluruhan, kinerja APBN Kalimantan Barat hingga akhir 2025 menggambarkan kombinasi antara pengelolaan fiskal yang sehat, kondisi ekonomi yang stabil, serta komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Menjelang penutup tahun, ketahanan ekonomi daerah tetap terjaga, sementara instrumen fiskal terus memberikan ruang bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan Barat.